Persyaratan dan Tata Cara Membuat KK, KTP Elektronik, KIA, menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2018

Terkait dengan banyaknya pertanyaan seputar Cara Membuat KK, KTP, KIA dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti pertanyaan mengenai cara membuat KK (Kartu Keluarga), cara membuat KK (Kartu Keluarga) baru setelah menikah, cara membuat KK (Kartu Keluarga) tanpa surat pindah, cara membuat kartu keluarga tunggal, bagaimana syarat pisah kartu keluarga, cara membuat KTP umur 17 tahun, cara membuat KTP sendiri, cara membuat KTP online, cara membuat KTP yang hilang, syarat membuat KTP, syarat pembuatan e KTP, cara membuat e KTP online, persyaratan membuat KTP bagi pemula, dan cara membuat KIA (Kartu Identitas Anak) online, berikut ini adalah Persyaratan dan Tata Cara Membuat KK, KTP Elektronik, KIA, menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Persyaratan dan Tata Cara Membuat KK, KTP Elektronik, KIA, menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2018
Persyaratan dan Tata Cara Membuat KK, KTP Elektronik, KIA, menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Berikut ini kutipan/keterangan penting dari isi berkas Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 
  1. Pendaftaran Penduduk adalah penduduk, pencatatan atas biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
  5. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
  6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
  8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resrm Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  10. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan internasional lainnya bangsa-bangsa, atau untuk melakukan organisasi perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
  11. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
  12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/ Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
  15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  16. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2
Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
a. pencatatan biodata Penduduk;
b. penerbitan KK;
c. penerbitan KTP-el;
d. penerbitan KIA;
e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3
(1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting; dan
c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 5
(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 6
(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan; dan
b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.


(2) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan;
b. surat keterangan tempat tinggal; dan
c. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 7
(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
b. surat keterangan yang menunjuk domisili;
c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
d. bukti pendidikan terakhir.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 8
Perubahan biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Pasal 9
(1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk.

(2) Setelah dilakukan pencatatan dalam Pasal 7, Perwakilan menerbitkan biodata WNI di Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10
(1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
a. penerbitan KK baru;
b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

(2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan 
c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 11
(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
b. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
a. izin tinggal tetap;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
a. KK lama; dan
b. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 13
(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;dan
b. KTP-el.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

Pasal 14
Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
a. penerbitan KTP-el baru;
b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 15
Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
b. KK.

Pasal 16
Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
a. telah berusia 1 7 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
b. KK;
c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 17
(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: 
a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
b. KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
b. KK.

Pasal 18
Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 19
Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
a. KK; 
b. KTP-el lama;
c. kartu izin tinggal tetap;
d.  dan surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 20

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
a. KK;
b. KTP-el lama;
c. Dokumen Perjalanan; dan
d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 21
Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
b. KTP-el yang rusak;
c. KK;
d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 22
Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
b. KK.


Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 23
(1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
(2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24
Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:
a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 25
(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
e. antarprovinsi.

(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga yang tidak pindah.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 26
Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. KK;
b. kartu seleksi calon transmigran; dan
c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

(2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
a. KK; dan
b. KTP-el.

(3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

(4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

(5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan; dan
b. kartu izin tinggal terbatas.

(6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. KK; dan
b. KTP-el; atau
c. surat keterangan tempat tinggal.

(7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.


Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29
(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil. 

(2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.

Selengkapnya mengenai isi berkas Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, silahkan lihat atau download di bawah ini.



Download file:

Belum ada Komentar untuk "Persyaratan dan Tata Cara Membuat KK, KTP Elektronik, KIA, menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2018"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel